Sebuah instruksi langsung dari Kementrian telah dikeluarkan untuk menindak pegawai kami yang terlibat dalam kasus tersebut. Bapak Menteri sendiri tidak akan ragu untuk mencopot atau memecat mereka sebagai tindakan tegas. Hal ini diungkapkan dengan jelas di Toboali.
Menurut Agung, sanksi pemecatan berlaku untuk semua pegawai yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk Kepala Kantor selaku pemimpin unit organisasi. Hal ini karena dianggap bahwa mereka tidak dapat mempertahankan dan membina para pegawai dengan baik.
Setiap minggu, saya dan manajer kerap mengevaluasi kinerja dan melakukan apel rutin setiap pagi. Kami saling mengingatkan staf untuk tetap mematuhi aturan yang ada agar tidak ada penyimpangan.
Untuk menghindari masalah ini, telah dibentuk tim penanganan konflik tanah dan tim pemantau kinerja staf di kantor. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko sengketa pertanahan dan memastikan kinerja yang efektif dari semua anggota staf.
Kami berusaha mencegah pegawai kami melanggar aturan dan merusak reputasi perusahaan. Contohnya, mereka tidak diizinkan untuk merubah, menjual, atau mengungkapkan data dengan cara yang tidak sah.
Pastikan Anda tidak melakukan kegiatan institusi yang melanggar hukum demi kepentingan pribadi hanya karena tergiur.
Menurutnya, tidak ada indikasi bahwa pegawai di Kantor Badan Pertanahan Nasional Bangka melakukan tindakan seperti itu.
Di dunia kerja, kesalahan pasti akan terjadi karena manusia tidak sempurna. Namun, kami selalu memberikan bimbingan ke depan untuk meminimalisir kesalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pembangunan rencana strategis BPN, yaitu untuk mencegah terjadinya konflik dan sengketa di masa depan.
